Bagian 1/4: Akar Global Liberalisasi Pendidikan

Ketika Negara Kesejahteraan Mulai Krisis: Awal Kebangkitan Neoliberalisme

Seri 3/5
Oleh: Yudhi Munadi

Jika pada Seri 2 kita melihat bagaimana dunia membangun stabilitas ekonomi pasca-Perang Dunia II melalui sistem Bretton Woods, maka periode setelahnya adalah cerita tentang guncangan dan perubahan haluan yang drastis. Kita kini memasuki Fase II (1973–1989) dalam genealogi liberalisasi pendidikan tinggi, sebuah masa di mana "bulan madu" antara universitas dan negara mulai mengalami keretakan serius.

Titik Nadir 1973: Runtuhnya Konsensus Keynesian

Tahun 1973 menjadi lonceng kematian bagi era keemasan negara kesejahteraan. Terjadinya Krisis Minyak global memicu inflasi tinggi dan stagnasi ekonomi yang tidak bisa lagi diatasi dengan resep ekonomi Keynesian tradisional. Di tengah kegagalan negara dalam menjaga stabilitas, sebuah kelompok pemikir yang selama puluhan tahun berada di pinggiran mulai merangsek ke pusat kekuasaan.

Mereka adalah para penganut Neoliberalisme, yang dimotori oleh tokoh-tokoh seperti Friedrich Hayek dan Milton Friedman. Argumen mereka sederhana namun mematikan: pasar adalah mekanisme paling efisien untuk mengatur masyarakat, sementara intervensi negara yang terlalu besar—termasuk subsidi layanan publik—adalah penghambat pertumbuhan dan penyebab inefisiensi.

Reagan, Thatcher, dan Revolusi dari Kanan

Gagasan neoliberal ini menemukan "mesin politiknya" pada akhir 1970-an dan awal 1980-an. Sejarawan mencatat tahun 1978-1980 sebagai titik balik revolusioner dengan naiknya Margaret Thatcher di Inggris (1979) dan Ronald Reagan di Amerika Serikat (1980).

Keduanya menjalankan agenda yang serupa:

• Deregulasi industri: Mengurangi kontrol negara terhadap ekonomi.
• Privatisasi: Menyerahkan pengelolaan aset publik kepada tangan swasta demi efisiensi.
• Pemotongan Belanja Sosial: Mengurangi anggaran untuk kesejahteraan rakyat, termasuk pendidikan, demi menekan utang negara.

Kebijakan ini kemudian dikonsolidasikan menjadi apa yang kita kenal sebagai Washington Consensus (1989), sebuah paket kebijakan neoliberal yang dipaksakan kepada negara-negara berkembang sebagai syarat bantuan keuangan dari IMF dan Bank Dunia.

Implikasi ke Kampus: Dari "Warga Negara" ke "Aktor Ekonomi"

Perubahan peta ekonomi ini berdampak langsung pada ruang-ruang kuliah. Jika sebelumnya universitas adalah instrumen pembangunan nasional, kini ia mulai dipandang sebagai organisasi kompetitif yang harus beroperasi layaknya korporasi.

Ada tiga pergeseran mendasar dalam pendidikan tinggi di era ini:

1. Tekanan Fiskal dan Cost-Sharing: Karena negara mulai memotong subsidi, universitas dipaksa mencari sumber dana mandiri. Di sinilah konsep pembagian biaya (cost-sharing) mulai menguat, di mana mahasiswa mulai dibebani biaya kuliah yang lebih tinggi (cikal bakal UKT).
2. Erosi Barang Publik: Pendidikan perlahan bergeser dari status "barang publik" (public good) menjadi "investasi pribadi". Mahasiswa tidak lagi dipandang sebagai warga negara yang dididik, melainkan sebagai "modal manusia" (human capital) yang harus berinvestasi pada dirinya sendiri agar laku di pasar kerja.
3. Kebangkitan Kapitalisme Akademik: Pengetahuan mulai diperlakukan sebagai komoditas yang bisa diperdagangkan, dan universitas mulai didorong untuk melakukan riset-riset yang memiliki nilai komersial langsung bagi industri.

Kesimpulan: Benih Liberalisasi di Indonesia

Bagi Indonesia, kebangkitan neoliberalisme di Barat pada 1980-an adalah hulu dari kebijakan otonomi kampus yang kita rasakan saat ini. Krisis fiskal negara yang terjadi secara global memaksa semua negara, termasuk Indonesia di masa depan, untuk memikirkan kembali tanggung jawab publiknya terhadap pendidikan tinggi.

Simak Seri 4: Bagaimana sebenarnya logika ekonomi di balik biaya kuliah yang mahal? Kita akan membedah lahirnya Teori Human Capital oleh Schultz dan Becker yang secara permanen mengubah status mahasiswa menjadi "modal ekonomi". 

Referensi

Altbach, P. G. (2002). Knowledge and education as international commodities: The collapse of the common good. International Higher Education, 28, 2–5.

Harvey, D. (2005). A brief history of neoliberalism. Oxford: Oxford University Press.

International Monetary Fund. (2020). Articles of Agreement of the International Monetary Fund. Washington, DC: IMF Publication.

Robertson, S. L. (2007). 'Remaking the world': Neo-liberalism and the transformation of education and teachers' labour. In L. Weis & M. Compton (Eds.), The global assault on teachers, teaching and their unions. New York: Palgrave.

Slaughter, S., & Leslie, L. L. (1997). Academic capitalism: Politics, policies and the entrepreneurial university. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press.

Slaughter, S., & Rhoades, G. (2004). Academic capitalism and the new economy: Markets, state, and higher education. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press.

The World Bank. (1994). Higher education: The lessons of experience. Washington, DC: The World Bank.

The World Bank. (2002). Constructing knowledge societies: New challenges for tertiary education. Washington, DC: The World Bank.

Yudhi Munadi. (2026). Periodisasi Genealogi Liberalisasi Pendidikan Tinggi Global–Indonesia (Dokumen Kerja).

Yudhi Munadi. (2026). Genealogi PTNBH-PTKNBH di Indonesia (Dokumen Kerja).