Bagian 3/4: Lahirnya PTNBH

Dari Mana PTNBH Mendapatkan Dana? Membedah Arsitektur Keuangan Kampus Otonom

Seri 12/15
Oleh: Yudhi Munadi

Setelah memahami status PTNBH sebagai badan hukum publik yang otonom pada Seri 11, pertanyaan besar yang muncul adalah: dari mana kampus-kampus ini membiayai operasionalnya yang mencapai triliunan rupiah per tahun? Jika dulu universitas sangat bergantung pada "jatah" negara, kini status PTNBH menuntut mereka memiliki kemandirian manajerial dan keuangan yang kuat.

Berdasarkan PP No. 26 Tahun 2015, pendanaan PTNBH secara garis besar bersumber dari dua pintu utama: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan selain APBN.

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Meskipun berstatus otonom, negara tidak sepenuhnya lepas tangan. Pendanaan dari APBN untuk PTNBH diberikan dalam bentuk Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum (BPPTNBH). Subsidi ini dialokasikan setiap tahun melalui kementerian terkait dan digunakan untuk membiayai:

1. Biaya Operasional: Termasuk pelaksanaan penelitian, pengabdian masyarakat, dan pemeliharaan.
2. Biaya Gaji dan Tunjangan: Khusus untuk dosen dan tenaga kependidikan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS).
3. Biaya Investasi dan Pengembangan: Untuk pengadaan sarana prasarana (kecuali tanah) dan pengembangan keahlian SDM.

2. Dana dari Mahasiswa: Logika Cost-Sharing

Sumber pendapatan yang paling sering menjadi sorotan publik adalah kontribusi dari mahasiswa. Dalam literatur ekonomi pendidikan, hal ini dikenal sebagai pembagian biaya (cost-sharing). Melalui Permendikbudristek No. 2 Tahun 2024, PTNBH diberikan wewenang untuk menetapkan biaya pendidikan secara mandiri, yang terdiri dari:

• Uang Kuliah Tunggal (UKT): Biaya semesteran yang disesuaikan dengan kemampuan ekonomi mahasiswa.
• Iuran Pengembangan Institusi (IPI): Pungutan tambahan sebagai kontribusi mahasiswa untuk pengembangan perguruan tinggi, yang biasanya dikenakan pada jalur mandiri.

Pemerintah menetapkan bahwa tarif ini harus didasarkan pada Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SSBOPT) agar tetap selaras dengan prinsip keterjangkauan.

3. Kapitalisme Akademik: Unit Bisnis dan Kerja Sama

Di sinilah penerapan teori Academic Capitalism dari Slaughter dan Rhoades terlihat nyata. PTNBH didorong untuk bertindak layaknya aktor pasar dengan memanfaatkan aset dan kepakaran intelektualnya. Sumber pendanaan non-APBN lainnya meliputi:

1. Unit Usaha Komersial: Kampus kini mengelola berbagai badan usaha, mulai dari hotel, pusat perbelanjaan, parkir, hingga hasil produksi pertanian dan industri.
2. Kerja Sama Tridharma: Pendapatan dari proyek penelitian pesanan industri, jasa konsultasi, pengujian laboratorium, hingga royalti paten atas invensi dosen.
3. Hak Pengelolaan Kekayaan Negara: Negara dapat memberikan hak pengelolaan lahan atau aset negara lainnya kepada PTNBH untuk dikembangkan secara komersial guna mendukung pendanaan pendidikan.

4. Dana Abadi (Endowment Fund) dan Filantropi

PTNBH juga memiliki kewenangan untuk mengembangkan Dana Abadi. Dana ini merupakan kumpulan dana yang berasal dari donasi alumni, yayasan, filantropis, atau sisa hasil usaha institusi yang kemudian diinvestasikan dalam bentuk portofolio (seperti saham atau deposito). Hasil dari investasi inilah yang digunakan untuk membantu pembiayaan kampus secara berkelanjutan tanpa mengurangi nilai pokok dananya.

Kesimpulan: Menuju Universitas yang "Mandiri"

Arsitektur keuangan PTNBH menunjukkan pergeseran dari universitas sebagai unit birokrasi menjadi universitas sebagai organisasi jejaring (network organization) yang lincah. Namun, tantangan terbesarnya adalah menjaga keseimbangan: bagaimana tetap produktif mencari dana di pasar tanpa mengabaikan misi sosial mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan yang terjangkau.

Simak Seri 13:  Mengapa biaya kuliah seperti UKT dan IPI cenderung terus naik setiap tahunnya? Kita akan membedah logika di balik penghitungan biaya pendidikan dan otonomi penetapan tarif oleh kampus.

Referensi

Altbach, P. G. (2002). Knowledge and education as international commodities: The collapse of the common good. International Higher Education, 28, 2–5.

Republik Indonesia. (2012). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Republik Indonesia. (2015). Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.

Republik Indonesia. (2024). Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi.

Slaughter, S., & Rhoades, G. (2004). Academic capitalism and the new economy: Markets, state, and higher education. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press.

The World Bank. (1994). Higher education: The lessons of experience. Washington, DC: The World Bank.

The World Bank. (2002). Constructing Knowledge Societies: New Challenges for Tertiary Education. Washington, DC: The World Bank.

Yudhi Munadi. (2026). Periodisasi Genealogi Liberalisasi Pendidikan Tinggi Global–Indonesia (Dokumen Kerja).

Yudhi Munadi. (2026). Genealogi PTNBH-PTKNBH di Indonesia (Dokumen Kerja).